Diskusi Interaktif Kebijakan Belajar di Rumah dari Perspektif HAM

0
349
Diskusi Interaktif Kebijakan Belajar dari Rumah dari Perspektif HAM

Reportasee.com – Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan diskusi interaktif melalui daring terkait Kebijakan Belajar dari Rumah pada kondisi Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi setiap lini kehidupan, tidak terkecuali dengan dunia pendidikan.

Banyak pemerintah negara-negara di dunia mengambil langkah penutupan sekolah dan perguruan tinggi guna mencegah penyebaran pandemi. Pemerintah Indonesia mengambil langkah serupa.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-19. Kegiatan belajar dan mengajar dilaksanakan dengan cara jarak jauh atau dalam jaringan (online).

Lalu bagaimana kegiatan belajar dan mengajar secara online ini ditinjau dari perspektif HAM?

Guna menjawab dampak Covid-19 terhadap implementasi HAM, khususnya atas pendidikan dan anak, Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan diskusi secara daring.

Diskusi itu bertajuk Kebijakan Belajar dari Rumah pada kondisi Pandemi Covid-19 (Perspektif DUHAM dan Konvensi Hak Anak).

Direktur Diseminasi dan Penguatan Direktorat Jenderal HAM, Johno Supriyanto, menegaskan, bahwa hak atas pendidikan merupakan bagian dari HAM. Hal itu sebagaimana tertuang pada Deklarasi Universal HAM.

“Segala fasilitas yang mendukung pembelajaran di rumah, mesti dapat dinikmati oleh semua anak atau pelajar tanpa terkecuali. Sehingga tidak ada yang mengalami diskriminasi,” ucap Johno.

Meski demikian, Johno menyadari adanya ketimpangan sarana-prasarana, khususnya infrastruktur jaringan di sejumlah wilayah di tanah air.

Dunia pendidikan, kata Johno, memang perlu menemukan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan persoalan teknis di lapangan.

Johno mencontohkan, beberapa tenaga pendidik telah mengambil langkah “jemput bola” dengan mengunjungi pelajar dari rumah ke rumah.

Johno meyakini, dengan koordinasi dan kerjasama seluruh stakeholder, kendala semacam ini bisa ditemukan jalan keluarnya.

Diskusi Interaktif Kebijakan Belajar dari Rumah dari Perspektif HAM

Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM / FPSH HAM Jawa Barat, Nandi. Pada kesempatan itu, Nandi juga bergabung sebagai narasumber.

Menurut Nandi, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati, perbedaan infrastruktur jaringan antara perkotaan dan pedesaan merupakan tantangan tersendiri dalam menerapkan kebijakan belajar di rumah.

“Mungkin Bandung Raya aman, tapi teman saya yang ada di pelosok, tidak bisa mengumpulkan UTS karena kendala sinyal,” ungkap Nandi.

Diskusi yang dimoderatori Kasubdit Diseminasi dan Penguatan HAM, Olivia Dwi Ayu tersebut juga menghadirkan Supervising Asian Law Students’ Association National Chapter Indonesia, Cindya Mulyana Kencana. ***

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here